MANUSIA DAN PENDERITAAN (LUMPUR LAPINDO)
LUMPUR LAPINDO
AKAR MASALAH DAN SOLUSINYA
Tragedi ‘Lumpur Lapindo’ dimulai pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa
ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi
areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar
mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter
kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran
besar). Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa
bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa
Timur: genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman; total warga yang
dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak
sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih
dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas
produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya
sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi;
rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan
telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat
pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan
Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di
Jawa Timur.3
Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg,
padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan
infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker.4 Kandungan fenol
bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar
(cardiac aritmia), dan gangguan ginjal.5
Selain perusakan
lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak
bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak menunjukkan
perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya
pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan
tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka.
Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori
konspirasi penyuapan oleh Lapindo,6 rebutan truk pembawa tanah urugan
hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario
penanganan teknis kebocoran 1 (menggunakan snubbing unit) dan 2
(pembuatan relief well) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul
adalah konflik horisontal.
Penyebab Semburan ’Lumpur Lapindo’ (juga : Mengapa Lumpur Panas Menyembur)
Setidaknya ada 3 aspek yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur
panas tersebut. Pertama, adalah aspek teknis. Pada awal tragedi, Lapindo
bersembunyi di balik gempa tektonik Yogyakarta yang terjadi pada hari
yang sama. Hal ini didukung pendapat yang menyatakan bahwa pemicu
semburan lumpur (liquefaction) adalah gempa (sudden cyclic shock) Yogya
yang mengakibatkan kerusakan sedimen.7 Namun, hal itu dibantah oleh para
ahli, bahwa gempa di Yogyakarta yang terjadi karena pergeseran Sesar
Opak tidak berhubungan dengan Surabaya.8 Argumen liquefaction lemah
karena biasanya terjadi pada lapisan dangkal, yakni pada sedimen yang
ada pasir-lempung, bukan pada kedalaman 2.000-6.000 kaki.9 Lagipula,
dengan merujuk gempa di California (1989) yang berkekuatan 6.9 Mw,
dengan radius terjauh likuifaksi terjadi pada jarak 110 km dari
episenter gempa, maka karena gempa Yogya lebih kecil yaitu 6.3 Mw
seharusnya radius terjauh likuifaksi kurang dari 110 Km.10 Akhirnya,
kesalahan prosedural yang mengemuka, seperti dugaan lubang galian belum
sempat disumbat dengan cairan beton sebagai sampul.11 Hal itu diakui
bahwa semburan gas Lapindo disebabkan pecahnya formasi sumur
pengeboran.12 Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo harus sudah memasang
casing 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inchi pada 1195
kaki, casing (liner) 16 inchi pada 2385 kaki dan casing 13-3/8 inchi
pada 3580 kaki.13 Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman
3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka belum memasang casing 9-5/8 inci.
Akhirnya, sumur menembus satu zona bertekanan tinggi yang menyebabkan
kick, yaitu masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur. Sesuai
dengan prosedur standar, operasi pemboran dihentikan, perangkap Blow Out
Preventer (BOP) di rig segera ditutup & segera dipompakan lumpur
pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan kick.
Namun, dari informasi di lapangan, BOP telah pecah sebelum terjadi
semburan lumpur. Jika hal itu benar maka telah terjadi kesalahan teknis
dalam pengeboran yang berarti pula telah terjadi kesalahan pada prosedur
operasional standar.14
Kedua, aspek ekonomis. Lapindo Brantas
Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
yang ditunjuk BP-MIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas
bumi. Saat ini Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah
Blok Brantas, Jawa Timur.15 Dalam kasus semburan lumpur panas ini,
Lapindo diduga “sengaja menghemat” biaya operasional dengan tidak
memasang casing. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, keputusan
pemasangan casing berdampak pada besarnya biaya yang dikeluarkan
Lapindo. Medco, sebagai salah satu pemegang saham wilayah Blok Brantas,
dalam surat bernomor MGT-088/JKT/06, telah memperingatkan Lapindo untuk
memasang casing (selubung bor) sesuai dengan standar operasional
pengeboran minyak dan gas. Namun, entah mengapa Lapindo sengaja tidak
memasang casing, sehingga pada saat terjadi underground blow out, lumpur
yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali.16
Ketiga, aspek politis. Sebagai legalitas usaha (eksplorasi atau
eksploitasi), Lapindo telah mengantongi izin usaha kontrak bagi
hasil/production sharing contract (PSC) dari Pemerintah sebagai otoritas
penguasa kedaulatan atas sumberdaya alam.17
Poin inilah yang
paling penting dalam kasus lumpur panas ini. Pemerintah Indonesia telah
lama menganut sistem ekonomi neoliberal dalam berbagai kebijakannya.
Alhasil, seluruh potensi tambang migas dan sumberdaya alam (SDA)
“dijual” kepada swasta/individu (corporate based). Orientasi profit an
sich yang menjadi paradigma korporasi menjadikan manajemen korporasi
buta akan hal-hal lain yang menyangkut kelestarian lingkungan,
peningkatan taraf hidup rakyat, bahkan hingga bencana ekosistem. Di Jawa
Timur saja, tercatat banyak kasus bencana yang diakibatkan lalainya
para korporat penguasa tambang migas, seperti kebocoran sektor migas di
kecamatan Suko, Tuban, milik Devon Canada dan Petrochina (2001); kadar
hidro sulfidanya yang cukup tinggi menyebabkan 26 petani dirawat di
rumah sakit. Kemudian kasus tumpahan minyak mentah (2002) karena
eksplorasi Premier Oil.18 Yang terakhir, tepat 2 bulan setelah tragedi
semburan lumpur Sidoarjo, sumur minyak Sukowati, Desa Campurejo,
Kabupaten Bojonegoro terbakar. Akibatnya, ribuan warga sekitar sumur
minyak Sukowati harus dievakuasi untuk menghindari ancaman gas
mematikan. Pihak Petrochina East Java, meniru modus cuci tangan yang
dilakukan Lapindo, mengaku tidak tahu menahu penyebab terjadinya
kebakaran.19
Penjualan aset-aset bangsa oleh pemerintahnya
sendiri tidak terlepas dari persoalan kepemilikan. Dalam perspektif
Kapitalisme dan ekonomi neoliberal seperti di atas, isu privatisasilah
yang mendominasi.
Solusi Islam atas Kasus Lapindo
Paham kepemilikan telah menjadi polemik para ekonom. Para ekonom
kapitalis seperti digambarkan Hessen,20 berpendapat bahwa jika seluruh
kepemilikan bertumpu pada individu (economic individualism) akan membuat
suatu kompetisi penuh, yang digambarkan Adam Smith sebagai ’sistem
sederhana dari kebebasan alamiah’. Namun, dari perjalanan Kapitalisme
mulai revolusi industri hingga sekarang, banyak borok-borok yang
ditimbulkan dari paham kepemilikan privat ini. Lawannya jelas ekonom
sosialis, seperti digambarkan Heilbroner,21 bahwa seluruh kepemilikan
dipegang oleh negara. Dalam perjalanan, paham ini juga bukan tanpa
masalah, karena kepemilikan negara direpresentasikan oleh ’pejabat
negara’ yang boleh mengeksplotasi ’warga negara’ karena tidak ada hak
kepemilikan privat dalam paham ini. Masalah pun muncul.
Berbagai ramuan dan gado-gado dari kedua paham tersebut menjadi
alternatif yang diajukan. Lalu diuji coba, sebuah trial yang hasilnya
senantiasa error. Ekonomi neo-liberal, bersifat kerakyatan berkeadilan
sosial muncul. Namun, semua tidak menyelesaikan masalah. Dalam kasus
Indonesia, pengelolaan SDA jelas tergambar dalam pasal 33 UUD 1945.
Namun, Hak Menguasai Negara (HMN) yang ada dipergunakan oleh ’oknum
negarawan’ untuk menjual negara. Dalam banyak kajian diakui bahwa
paradigma HMN merupakan salah satu penyebab dasar (underlying causes)
kerusakan berbagai ekosistem, penyusutan kekayaan alam dan dehumanisasi
di Indonesia.22 Lantas muncul tuntutan, supaya dikembalikan pada
pengelolaan komunitas (communal right) seperti masyarakat adat, warga
setempat, atau otonomi daerah.23 Namun, hal itu sebenarnya akan menjadi
masalah baru yang disebut Hardin24 sebagai “tragedy of the commons”,
karena pemanfaatan sumberdaya yang bersifat terbuka (open access)
sehingga rentan over eksploitasi.
Menurut pandanan saya :
Islam menjawab itu semua,
dengan konsep kepemilikan yang jelas: kepemilikan individu (private
property); kepemilikan umum (collective property); dan kepemilikan
negara (state property). Khusus berkenaan dengan kepemilikan umum, yaitu
seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi
kaum Muslim, dan menjadikan kekayaan tersebut sebagai milik bersama kaum
Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan
tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Zallum25)
mengelompokkan dalam tiga jenis: (1) sarana umum yang diperlukan seluruh
warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi,
hutan, sumber energi, pembangkit listrik dll; (2) kekayaan yang asalnya
terlarang bagi individu untuk memilikinya, seperti jalan umum, laut,
sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid dll; (3) barang
tambang (sumberdaya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat
seperti emas atau besi, cair seperti minyak bumi atau gas seperti gas
alam. Rasulullah saw. Bersabda:
«ِ نﻮُﻤِﻠ ْﺴُﻤْﻟا َ ءﺎَﻛَﺮ ُﺷ ُ ﻲِﻓ ث َﻼَﺛ ٍ ﻲِﻓ ﻸَﻜْﻟا ِ ءﺎَﻤْﻟاَو ِ رﺎَّﻨﻟاَو »
Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput/hutan dan api/energi. (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).
Walaupun akses terhadapnya terbuka bagi kaum Muslim, regulasi diatur
oleh negara. Kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul
Mal kaum Muslim. Khalifah selaku pemimpin negara bisa berijtihad dalam
rangka mendistribusikan harta tersebut kepada kaum Muslim demi
kemaslahatan Islam dan kaum Muslim. Dalam konsep Islam, sesuai dengan
tujuan negara bonum publicum, negara tidak akan menjadi pengkhianat
rakyat, namun justru menjadi pelindung bagi rakyatnya
